Bicara tentang impeachment/pemakzulan, sebenarnya adalah hal yang lumrah. Dan ini bukan “benda” yang asing buat di Indonesia yang sedang tumbuh dalam demokrasi. Bicara soal impeachment ini, sebenarnya adalah bagian dari pendewasaan kelompok-kelompok masyarakat untuk menjadikan pemerintahan ini lebih bersih, lebih bertanggung jawab dan lebih madani.
Di luar negeri, seperti di Amerika, di Lithuania, di Korea Selatan, dan di Filipina pun, kasus impeachment pernah terjadi sampai di pucuk pemerintahan mereka, yaitu presiden mereka masing-masing. Apakah negara-negara tersebut sekarang makin goyah atau makin kokoh dalam demokrasi?
Amerika dilanda skandal yang terkenal yaitu Skandal Watergate. Klimaksnya adalah pengunduran diri Presiden Nixon tanggal 9 Agustus 1974.
Presiden Nixon ternyata ketahuan berbohong kepada publik dan rakyat Amerika tentang perintah penyadapan di kantor partai Demokrat. Hal itu dibuktikan dengan diputarnya kaset rekaman rapat-rapat di White House atas perintah Mahkamah Agung Amerika.
Sebelum Parlemen Amerika mengadakan Sidang Paripurna untuk memecat presiden, Nixon telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Gerald Ford wakil presidennya. Dalam catatan sejarah, di AS tercatat delapan kali impeachment di level gubernur. Terakhir kepada Gubernur negara bagian Illionis, Rod Blagojevich karena abuse of power.
Sejarah impeachment level presiden sudah dua kali yaitu Presiden Andrew Johnson tahun 1868 dan Bill Clinton tahun 1998. Dua-duanya lolos dari proses impeachment saat pemungutan suara di parlemen. Sekarang demokrasi di Amerika terus bertumbuh dan lebih solid dalam kedewasaan dan keadilan, serta mewujudkan perimbangan kekuasaan.
Lithuania dilanda skandal impeachment tanggal 6 April 2004. Saat itu Presiden Rolandas Paksas dibuktikan memberikan kemudahan bisnis kepada pendana kampanye pemilihan presiden.
Seimas, parlemen Lithuania, menemukan bukti sang presiden memberikan paspor khusus dan informasi penting kepada pebisnis yang men-support kampanyenya. Dia hanya memerintah 1 tahun. Rolandas Paksas mencoba kembali masuk dalam Pemilu presiden berikut, namun Seimas mengeluarkan UU yang melarang siapa pun yang terbukti dimakzulkan dapat mengikuti Pemilu dalam waktu minimal 5 tahun ke depan.
Kasus impeachment di Korea Selatan adalah pada tanggal 12 Maret 2004. Majelis Nasional memungut suara 193 setuju lawan 2 menolak, terhadap penghentian sementara kekuasaan Presiden Roh Moo Hyun atas pembuktian bahwa dia menerima sumbangan tidak tercatat dari konglomerat Korea yang ingin mencari kesempatan usaha dari pemerintah. Selain itu juga karena Roh mencuri start kampanye Presiden.
Proses impeachment berlanjut di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tanggal 14 April 2004, membatalkan hasil voting Majelis Nasional dan Presiden Roh kembali menduduki kursi Presiden Korea Selatan sampai berakhir 2008. Hasil dari proses pendewasaan demokrasi ini selanjutnya adalah pembersihan besar dari bisnis konglomerat yang menggurita di pemerintahan Korea Selatan.
Kasus impeachment di Filipina tahun 2000 lebih menarik. Presiden Joseph Estrada didakwa menerima bayaran miliaran Peso sewaktu gubernur negara bagian Illocos Sur bersaksi, bahwa itu adalah uang setoran permainan judi lokal dan setoran atas penyelidikan kasus tembakau.
Tanggal 13 November 2000, Ketua Parlemen membentuk Komisi Sidang Impeachment kepada Senat. Persidangan yang memanggil para saksi dan bukti-bukti sangat menguatkan kebenaran dakwaan terhadap Presiden Joseph Estrada. Tanggal 16 Januari 2001, pada persidangan itu, Dewan Juri memutuskan menolak membuka amplop yang berisi bukti-bukti kuat keterlibatan Presiden dalam korupsi dan penyuapan. Sidang pun menjadi buntu.
Seketika gelombang protes seluruh Filipina mengguncang bangsa. Tiga hari kemudian, Panglima Militer Filipina Jenderal Angelo Reyes, mengambil sikap yaitu berpihak kepada Wakil Presiden Gloria Macapagal Arroyo secara penuh. Mahkamah Agung membuat fatwa bahwa kursi kepresidenan kosong meskipun Joseph Estrada tidak mundur dari jabatan. Siang itu juga Wakil Presiden diangkat sumpahnya menjadi Presiden Filipina yang baru.
Hasilnya adalah situasi politik yang sempat memanas, dan memuncak dengan perlawanan Presiden Joseph Estrada, menjadi cepat pulih dan stabil. Pasalnya militer mengambil posisi berpihak kepada kebenaran, dan berani bersikap dengan jelas demi pulihnya kestabilan dan kedamaian, tanpa harus mengeluarkan sebutir peluru pun.
Kasus Bank Century di Indonesia harus menjadi tambahan latihan dan kawah candradimuka buat politikus muda di DPR dan tentunya bagi jajaran Istana, termasuk Presiden SBY. Bahwa sikap manusia di mana-mana sama. Tidak ada gunanya lobi sana-sini. Tidak usah mengatur Parpol karena urusan koalisi, bahkan tidak perlu mengirim staf khusus atau staf ahli keliling Jakarta untuk berbicara silaturahmi kepada jajaran politikus yang berseberangan. Sebab kebenaran dan kejujuran itu mutlak diperlukan oleh rakyat. Sekali saja pemimpin menipu/berbohong/mencuri/mencoreng akhlaknya demi kepuasan atau kekuasaan sesaat, pastilah pemimpin seperti itu akan dicabut mandatnya.

Oleh Cahyo Baroto Pemerhati masalah sosial politik, tinggal di Jakarta