SRAGEN(Joglosemar): Sejumlah fraksi mengaku tak puas terhadap jawaban yang disampaikan Bupati Sragen, Untung Wiyono, terhadap pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2008. Oleh sebab itu, mereka berkomitmen untuk membawa aspirasi dan pertanyaan yang belum terjawab ke arena pembahasan di tingkat panitia anggaran (Panggar) dan komisi. 
“Apa yang disampaikan Bupati itu masih ngambang. Maka dari itu kami dari fraksi Demokrat tetap akan menidaklanjuti agar dibahas dan dipertajam di tingkat panggar dan komisi,” papar Ketua Fraksi Demokrat Sulasto kepada wartawan ditemui usai sidang paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (30/10).
Senada, Fraksi Karya Nasional (FKN) juga siap menindaklanjuti pembahasan ke tingkat panggar. Pasalnya, fraksi kolaborasi Golkar dan PAN ini menilai masih banyak poin-poin pertanyaan yang belum terjawab.
Sementara, dalam jawabannya, Bupati yang diwakili Sekda Kushardjono mengatakan perencanaan APBD sebenarnya sudah dibuat secermat mungkin. Hanya saja, dalam perjalanannya, realisasi anggaran tidak dapat terlaksana 100 persen karena berbagai faktor.
Misalnya, untuk pos anggaran yang tidak memenuhi target seperti administrasi karcis masuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Gemolong I yang hanya terealisasi 71,08 persen terjadi karena banyaknya pasien JPS. Kemudian, untuk ijin ketenagakerjaan yang hanya tercapai 85 persen disebabkan faktor tidak adanya pendirian PJTKI baru.
 “Seperti pada pos anggaran RSUD untuk honor tenaga tidak tetap ( harian lepas) tidak dapat terealisasi karena belum mendapat tenaga harian lepas farmasi. Lalu anggaran untuk pembangunan Jembatan Sidodadi tahap II juga dikembalikan ke kas daerah karena alokasi dari APBN tidak cair,” papar Kushardjono.
Kendati demikian, eksekutif siap membenahi perencanaan dalam penyusunan APBD di masa-masa mendatang, termasuk desakan untuk melakukan efisiensi anggaran. (yok)