Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah di Jawa Tengah, sejumlah calon kepala daerah mendapat ganjalan berupa pembeberan berbagai skandal yang mempengaruhi citra mereka. Siapa saja calon kepala daerah yang panen kampanye hitam ini dan bagaimana sikap mereka? Berikut reportase wartawan Joglosemar, Deniawan Tommy Chandra Wijaya.
Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, Sabtu pekan lalu, mendadak membeberkan pernyataan menggemparkan.
Eko merilis ada tujuh daftar calon kepala daerah di Jateng diduga terlibat praktik korupsi. Mereka secara lengkapnya adalah Moch Salim (Calon Bupati Rembang), Siti Nurmakesi (Calon Bupati Kendal), Soemarmo (Calon Walikota Semarang), Joko Widodo (Calon Walikota Solo), Hadi Rudyatmo (Calon Wakil Walikota Solo), Budi Prasetya (Calon Walikota Magelang), dan Bambang Margono (Calon Bupati Sukoharjo).
Di luar daftar rilis KP2KKN, berbagai tuntutan yang mengganjal calon kepala daerah juga marak. Seperti di Sragen, keluarga Untung Wiyono (Bupati Sragen sekarang) yang dikabarkan menyiapkan putri Untung, Yuni Sukowati untuk maju sebagai calon kepala daerah mendapat aksi demonstrasi besar-besaran dari berbagai lintas massa. Tuntutan mereka masih sama seperti sebelumnya, dari soal ijazah Untung hingga dugaan KKN di keluarga Untung.
Asusila
Sementara di Klaten, salah satu politisi Parpol yang berniat maju sebagai calon wakil bupati mendadak dituntut seorang janda yang mengaku telah dihamili. Tak tanggung-tanggung, skandal seks yang membuat janda hamil empat bulan ini, mengancam karier politiknya. Karena Badan Kehormatan (BK) DPRD Klaten tengah memprosesnya.
Rilis dari KP2KKN, menurut Eko Haryanto, berasal dari laporan masyarakat. Dari tujuh daftar yang dikantongi KP2KKN, pasangan incumbent Pilkada Solo, Jokowi dan Rudy masuk sebagai dalam daftar calon kepala daerah dengan tudingan skandal korupsi. ”Kami mendapatkan laporan dugaan KKN pasangan incumbent Solo, Jokowi-Rudy. Kalau Jokowi, dia diduga melakukan penyimpangan dari pembangunan Pasar Klithikan Notoharjo Tahap II,” ungkap Eko Haryanto, kepada Joglosemar, Sabtu (27/2) via ponselnya.
”Pembangunan tersebut dianggap tak beres, lantaran ada penunjukan langsung. Dan kini baru proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), dan kami belum mengetahui besaran kerugiannya,” beber Eko.
Sedangkan Rudy terganjal masalah dana bantuan APBD terhadap Persis yang terjadi pada tahun 2007 silam. ”Rudy diduga melakukan korupsi dalam dana bantuan APBD ke Persis. Dan sekarang kasusnya tengah diperiksa oleh Poltabes Surakarta,” jelasnya.
Tak jauh dari Solo, masih dari versi KP2KKN, Calon Bupati Sukoharjo, Bambang Margono juga masuk dalam daftar rilis yang menggerahkan itu. Bambang Margono masuk rilis dengan dugaan terlibat korupsi dalam pengadaan buku ajar tahun 2003/ 2004. Dalam pernyataannya, Eko menyebutkan, jika Bambang yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di tahun 2003/2004 diduga memalsukan surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya belum pernah masuk penjara. Padahal kenyataannya menurut Eko, Bambang pernah divonis empat tahun penjara pada tanggal 13 April 2009.
Menanggapi pembeberan KP2KKN Jateng itu, para calon kepala daerah yang disebutkan angkat bicara. Mereka serempak, menyatakan itu sebagai salah satu upaya kampanye hitam black campaign yang sengaja diembuskan untuk mengadang mereka.
Jokowi kepada Joglosemar beberapa waktu lalu di Balaikota Surakarta menyatakan tidak akan ambil pusing terhadap tudingan negatif yang ditujukan kepadanya. Selain itu, dia pun menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang wajar menjelang Pilkada. ”Apanya yang harus saya tanggapi? Itu biasa menjelang Pilkada, jadi ya santai saja,” kilahnya.
Jokowi pun mengaku tidak akan menempuh langkah-langkah khusus untuk membentengi diri dari serangan black campaign pihak-pihak tertentu dalam pencalonannya. ”Kenapa harus bingung, lha wong nggak ada apa-apa. Jadi ya santai sajalah,” jawabnya singkat.
Anggap Black Campaign
Tak cukup dengan jawaban Jokowi, Kepala Inspektorat Solo, Bambang Santosa pun cepat-cepat menggelar jumpa pers Senin (1/3) di Balaikota untuk menampik tudingan KP2KKN. Inspektorat menegaskan tidak menemukan kesalahan prosedur dalam proses lelang Pasar Klithikan yang menyeret nama Jokowi seperti yang disebut KP2KKN.
”Inspektorat tidak menemukan adanya kesalahan prosedur dalam proses lelang pembangunan Pasar Klithikan. Tidak ada penunjukan, tetapi lelang sesuai prosedur sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan,” kata dia.
”Dengan adanya kelebihan, berarti tidak ada kerugian, tetapi malah diuntungkan. Kalau volume bertambah, tidak mungkin ada korupsi. Padahal BPKP ini merupakan lembaga yang mengaudit investigasi kaitannya dengan kerugian pemerintah. Sehingga datanya tidak perlu diragukan,” ujar Bambang.
Sementara, mengenai dugaan penyelewangan dana Persis yang dialamatkan Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Bambang Santosa mengatakan, Pengurus Persis tidak bisa menyetor Kas Daerah karena belum bisa menarik pajak dari pemain.
Sanggahan terhadap KP2KKN, juga diungkapkan Calon Bupati Sukoharjo, Bambang Margono. Dia menegaskan tidak akan terpengaruh dengan rilis dari KP2KKN tersebut. Karena, dia menganggap hal itu hanya fitnah sebagai upaya black campaign semata dari pihak-pihak yang tidak suka dirinya muncul sebagai calon kepala daerah Sukoharjo. ”Ya santai sajalah. Tuduhan itu semua kan tanpa bukti dan fakta, jadi ya tidak perlu saya tanggapi,” jawabnya. (***)