KLATEN—Indikasi kampanye terhadap pemenangan Sunarna, incumbent dalam Pilkada 2010 menuai protes dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK). Jadwal kampanye yang belum juga dimulai dituding telah dilanggar lantaran dalam berbagai kegiatan incumbent kerap mengarah pada sosialisasi secara politis.
Beberapa indikasi tersebut antara lain beredarnya pin bergambar Sunarna di masyarakat, khususnya di kalangan peserta didik usia sekolah menengah, yang notabene pemilih pemula. Tidak hanya itu, jajaran eksekutif Pemkab pun menyuarakan pemenangan Sunarna.
Seperti yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Purwanto AC saat sosialisasi peserta sertifikasi di GOR Gelarsena, Kamis (11/3) lalu. 
Koordinator ARAKK, Abdul Muslih menilai Sunarna dan beberapa stafnya telah menyalahgunakan wewenangnya. Dia menilai semua penggalangan dukungan terhadap incumbent secara politik sudah mengarah pada kampanye untuk dirinya. Sementara jadwal kampanye secara formal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mulai dibuka tanggal  1 sampai 16 September mendatang.
“Kampanye masih lama. Birokrat telah dipolitisasi untuk memobilisasi dukungan kepada incumbent. Ini sudah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Masyarakat dapat menilai sendiri itu bentuk kampanye atau bukan,” tandas Muslih, Minggu (14/3).
Persuasif Politis
Muslih menegaskan, DPRD yang punya fungsi kontrol terhadap pemerintah wajib bersikap terhadap fakta tersebut. Sebab, jika dibiarkan berlanjut, hal itu akan merambah pada kinerja eksekutif sehingga melenceng dari tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
Sebelumnya, Purwanto AC membantah kata-kata yang diucapkannya itu sebagai bentuk kampanye untuk incumbent.  Dia berdalih tahapan kampanye belum dibuka, sehingga pernyataannya tidak dapat dianggap bentuk persuasif politis.
Bupati Klaten, Sunarna juga beranggapan sama, bahwa segala dukungan terhadap dirinya agar keberhasilan dalam Pilkada disikapi sebagai bentuk simpati rakyat. (lim)