PEKANBARU—Anggota Komisi IV DPR RI Bidang Kehutanan menggunakan fasilitas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau dalam kunjungan kerja ke konsesi perluasan hutan tanaman industri yang masih bermasalah. Mereka meninjau kawasan hutan gambut Semenanjung Kampar, di Kabupaten Pelalawan.
Sedikitnya tujuh orang anggota DPR ini, dari Pekanbaru menuju konsesi PT RAPP menggunakan fasilitas perusahaan. Dari Pekanbaru mereka menggunakan fasilitas bus milik Pemprov Riau.
Namun sesampainya di lokasi pabrik kertas itu, mereka diinapkan di hotel milik perusahaan. Ini berbanding terbalik beberapa waktu lalu di dengan sikap Menhut Zulkifli Hasan yang menolak fasilitas perusahaan dalam kunjungan kerja ke lokasi yang sama.
Humas PT RAPP, Hendra mengakui memberikan fasilitas kepada para anggota Komisi IV DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Riau. PT  RAPP menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. ”Sebagai tuan rumah kewajiban bagi kami untuk menawarkan fasilitas kepada para tamu yang akan mengunjungi perusahaan kami. Tetap kami serahkan keputusan sepenuhnya kepada tamu diterima atau tidak,” ujar Hendra.
Namun, sambung Hendra, para anggota DPR itu tidak bersedia menerima fasilitas PT RAPP. ”Jadi semuanya diatur oleh protokoler mereka bersama pemerintah daerah,” kata Hendra.
Membantah
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo pun membantah bila kunjungan kerja ke Riau difasilitasi PT RAPP. Firman menegaskan fasilitas penginapan dibayar sendiri oleh anggota DPR. ”Tidak benar bila kunjungan kerja kami ke konsesi Semenanjung Kampar difasilitasi pihak PT RAPP. Kami ini tahu aturan, sehingga fasilitas yang mereka berikan tidak kami pergunakan,” tukas Firman.
Menurutnya, masalah fasilitas hotel, memang anggota DPR menginap di hotel milik perusahaan. Namun tetap saja pembayaran hotel dibayar pihak DPR. ”Kita memang menginap di hotel perusahaan itu, tapi kami sendiri yang bayar,” tandas Firman.
Dia juga menjelaskan, bahwa mobil yang digunakan menuju lokasi Semenanjung kampar juga bukan milik perusahaan. Mobil yang dipergunakan milik Pemprov Riau. ”Kami menggunakan mobil milik dinas kehutanan Riau, bukan milik RAPP,” jelas Firman.
Dalam kunjungan kerja tersebut, kata Firman, pihaknya akan tetap mengambil keputusan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. ”Hasil kunjungan kerja kita, untuk kesimpulan sementara, bahwa kawasan gambut semenanjung Kampar harus dikelola masyarakat, bukan oleh perusahaan,” kata Firman.
Pihaknya juga menyayangkan dalam kunjungan kerja sama sekali tidak didampingi oleh Dinas Kehutanan Riau. Padahal semestinya, Dinas Kehutanan Riau selaku pemilik wilayah harus mendampngi Komisi IV Bidang Kehutanan tersebut. (dtc)