SUKOHARJO—Kontraktor yang masuk dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sukoharjo banyak beralih profesi menjadi developer rumah. Pasalnya, jumlah proyek fisik yang berasal dari pemerintah kabupaten (Pemkab) turun hingga 70 persen.
Mulyadi, salah satu kontraktor mengatakan, setidaknya ada tiga faktor penyebab utama masalah itu. Pertama, nilai dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan fisik yang dari tahun ke tahun kian menurun, kedua, tidak adanya proteksi untuk kontraktor dari Sukoharjo dan ketiga DAK sekolah dasar yang sifatnya swakelola alias dikerjakan oleh sekolah sendiri dan tidak diberikan ke rekanan.
“Ini bukan lagi penurunan usaha, tapi sudah taraf anjlok,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (8/1).
Mulyadi mencontohkan, pada 2008 lalu dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Sukoharjo untuk kegiatan fisik senilai Rp 26 miliar. Angka tersebut turun tajam pada 2009 menjadi tinggal Rp 11,5 miliar.
“Sangat memprihatinkan karena pada 2010 ini Sukoharjo hanya menerima Rp 5,6 miliar untuk DAK,” tandasnya.
Bisa dibayangkan, sambung Mulyadi, 200 lebih kontraktor Sukoharjo yang tergabung dalam 14 asosiasi harus bersaing dana yang hanya Rp 5,6 miliar tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dandung Supriyadi.
Ia mengatakan, turunnya alokasi dana untuk kegiatan fisik telah membuat banyak kontraktor limbung. “Limbungnya para kontraktor sebenarnya tidak bisa hanya dilihat dari kami sebagai manajer. Tapi hendaknya dilihat juga dari para pekerja dan tukang,” ujarnya.
Dandung beralasan, banyak kontraktor yang beralih usaha menjadi developer rumah, hanya agar tenaga kerja mereka tidak dirumahkan. Tahun lalu, kontraktor memang mengalami hari-hari sulit. Untuk proteksi tidak ada sama sekali, karena Pemkab mengacu kepada Keputusan Presiden 80/2003 Tentang Lelang yang artinya semua kontraktor dari luar daerah masuk.
“Selama ini kami juga dirugikan dengan mekanisme swakelola DAK SD yang pengerjaannya diserahkan kepada sekolah sepenuhnya,” terangnya.
Rekanan sebagai ahli bangunan, jelas Dandung, justru ditinggalkan sehingga pihak kontraktor menengarai banyak kebocoran yang terjadi dalam penggunaan
DAK SD. (mal)