KARANGANYAR—Ujian Nasional (UN) untuk tingkat pendidikan SMP sederajat akan digelar secara serempak mulai hari ini, Senin (29/3). Pelaksanaan ujian di Karanganyar diwarnai penggabungan 17 sekolah. Sementara, di Sragen, Sosialisasi UN  dianggap tidak maksimal.
Sebanyak 17 sekolah tersebut terpaksa bergabung dengan sekolah lain lantaran tidak mampu memenuhi aturan sebagai pelaksana UN secara mandiri.
Sekretaris Panitia UN dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) 2010 Kabupaten Karanganyar, Sutrisno, menerangkan sekolah harus digabung jika jumlah peserta didik mereka yang mengikuti UN kurang dari 20 siswa, atau jika belum memperoleh akreditasi.
Dari 17 sekolah itu, hanya terdapat satu sekolah yang bergabung karena disebabkan belum terakreditasinya institusi pendidikan mereka, yakni SMP Negeri 3 Satu Atap Kerjo. Sementara 16 sekolah lain lebih disebabkan karena tidak memenuhi kuotanya jumlah peserta didik.
“Yang bergabung itu antara lain, SMPK Bharata 1 Karanganyar, SMP Muhammadiyah 7 Colomadu, SMP Muhammadiyah 10 Matesih, SMP Al Irsyad Tawangmangu, SMP Widya Mandala Kebakkramat, SMP Satya Karya Karanganyar, SMP Islam Darrusalam Mojogedang, SMP Al Islam Gondangrejo, SMP Darul Arqom,” ungkapnya.
Selain itu, untuk tingkat MTs, ada MTs Al Huda 1 Karangpandan, MTs Muhammadiyah 2 Karanganyar, MTs Muhammadiyah 3 Kerjo, MTs Sudirman Jatiyoso, MTs Sudirman Karanganyar, MTs Sudirman Kebakkramat, MTs Sudirman Ngargoyoso.
Terpisah, Tim Pemantau Independen (TPI) Kabupaten Sragen menilai sosialisasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2009/2010 kurang maksimal. Ini ditandai adanya kesalahan dalam pengerjaan UN tingkat SMA/SMK lalu.
Sejumlah siswa masih menjawab ganda atau melingkari lebih dari satu opsi. Kemudian, ada pula siswa yang karena tidak hati-hati dalam menghapus sehingga lembar kerjanya sobek.
“Celakanya, siswa yang lembar kerjanya sobek dan jawabannya dobel itu hanya diam saja dan tidak mau melapor. Untung saja ketahuan petugas dan langsung diganti,” papar Sekretaris TPI Kabupaten Sragen Suwarno, Minggu (28/3) kemarin.
Selain itu, pengawasan terhadap jalannya UN juga dinilai belum maksimal. Pasalnya, jumlah personal pemantau yang diterjunkan sangat terbatas. “Idealnya satu pemantau itu mengawasi maksimal 10 ruangan. Tapi yang ada kan satu sekolah hanya ditempatkan satu pengawas saja,” ujar dia. (tam/yok)