SEMARANG—Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh menilai, tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) yang mencapai angka mutlak atau 100 persen di suatu daerah terkadang justru menimbulkan pertanyaan, terkait tindak kecurangan.
“Berdasarkan statistik, tingkat kelulusan UN secara nasional selama ini berkisar antara 95-97 persen, itu wajar,” katanya usai Rapat Koordinasi UN dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) 2010 dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Jawa Tengah di Semarang, Kamis (11/3), malam.
Menurut dia, berdasarkan statistik tersebut maka angka ketidaklulusan yang mencapai 2,5 persen masih tergolong wajar, karena namanya saja ujian yang memungkinkan seseorang tidak dapat lulus saat mengikutinya. Ketidaklulusan dalam sebuah ujian, termasuk UN, lanjutnya, merupakan hal yang wajar, karena kelulusan dalam ujian memang tidak dapat dipastikan. “Kalau sampai ada kepastian lulus ujian, maka ujian akan kehilangan maknanya,” katanya.
Ia mencontohkan seandainya ada suatu daerah, misalnya Jateng yang memiliki peserta UN sekitar 1,4 juta orang ternyata tingkat kelulusannya mencapai 100 persen, tentunya akan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. “Saya sendiri tidak mematok target kelulusan UN harus berapa persen, sebab menurut saya yang lebih penting sebenarnya adalah unsur kejujuran dalam pelaksanaannya,” kata Mendiknas.
Namun, ia tetap memperbolehkan apabila ada berbagai pihak yang menargetkan tingkat kelulusan mencapai 100 persen, asalkan upaya yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak dicapai dengan kecurangan. “Boleh saja ada gubernur, bupati atau kepala dinas yang menargetkan tingkat kelulusan UN di daerahnya mencapai 100 persen, namun upaya untuk mencapai target itu harus dilakukan dengan penuh kejujuran,” katanya.
Menurut dia, sampai saat ini proses persiapan pelaksanaan UN 2010 baru sampai tahap pencetakan soal oleh perusahaan percetakan yang menangani pengadaan soal, sehingga dana tersebut belum terlalu dibutuhkan. “Panitia pelaksana UN di tingkat kabupaten/kota tidak perlu khawatir, karena dana itu pasti akan turun jika sudah waktunya, kalau sekarang kan belum waktunya untuk membayar,” katanya.
Tanda Tangan
Ditanya tentang waktu pencairan dana pelaksanaan UN 2010, ia mengatakan, dana tersebut pasti sudah turun paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan UN. “Dana itu mudah-mudahan sudah turun sekitar seminggu sebelum pelaksanaan UN 2010, sebab saat itu proses pencetakan soal sudah selesai dan tinggal pendistribusian soal ke kabupaten/kota,” katanya.
Sementara itu, di Solo dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama fakta kejujuran UN oleh beberapa elemen pendidikan, Sabtu (13/3), hari ini.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Surakarta, Rakhmat Sutomo menjelaskan untuk pakta kejuruan di tingkat provinsi telah ditandatangani. “Kalau tingkat provinsi, telah kami tanda tangani, Kamis (11/3). Ini dilakukan serentak seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah tanpa terkecuali,” tandasnya saat ditemui Joglosemar, Jumat (12/3).
Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari acara Rembuk Nasional Pendidikan di Pusdiklat Depok, Jawa Barat, baru-baru ini. Pakta tersebut merupakan kesepakatan tertulis untuk menggelar UN secara bersih dan transparan. Nantinya, pakta kejujuran dan kredibilitas UN akan disepakati bersama sejumlah elemen pendidikan di Surakarta. Antara lain Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan SMA/K, Tim Pemantau Independen (TPI), serta Pengawas satuan pendidikan. Sebanyak 33 provinsi dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menandatangani pakta ini disaksikan Menteri Pendidikan Nasional. “Kami semua telah siap melaksanakan isi kesepakatan itu nantinya. Yang paling utama yakni, untuk tahun-tahun depan supaya hasilnya akan semakin baik dari tahun lalu,” tuturnya..
Ketua MKKS SMA, Edy Pudiyanto mengemukakan secara mandiri pihaknya terus mengupayakan UN tahun 2010 bebas dari segala kecurangan. Nantinya Sebelum bertugas, para pengawas diminta untuk menandatangani surat yang berisi pernyataan akan melakukan tugasnya dengan jujur dan memegang etika pengawasan. “Kejujuran adalah ruh dari pendidikan, jadi kelulusan tidak perlu dipaksakan untuk memperoleh hasil baik namun prosesnya tidak jujur,” terangnya. (ant/bns)